Perlunya Website Desa Pelatihan dan Pendampingan Mandiri Membangun Desa

Perlunya Website Desa

Pembuatan website untuk mempertegas identitas desa di internet. Pelatihan produksi konten website (teks, foto, video) yang bermaterikan dunia perdesaan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah desa. Pelatihan strategi menyebarluaskan konten desa melalui media sosial (khususnya Facebook, Twitter, dan Google+). Membangun komunikasi antara desa dan media arus utama sehingga materi website desa dapat menjadi rujukan pemberitaan media massa, akibatnya isu-isu desa makin tersebarluas.

Read More

Pelatihan dan Pendampingan

Pelatihan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menginventarisasi potensi maupun produk unggulan di desa. Pelatihan untuk mengemas informasi (advertorial) dan pencitraan visual atas setiap potensi maupun produk unggulan desa. Pelatihan video singkat yang menceritakan potensi desa maupun testimoni pihak ketiga. Pelatihan strategi promosi potensi dan produk unggulan melalui internet.

Read More

Mandiri Membangun Desa

Pemetaan sumberdaya desa berupa data dasar kependudukan (individu dan keluarga), peristiwa, dan wilayah yang menghasilkan dokumen profil desa. Pengembangan aplikasi pendukung Sistem Informasi Desa Pelatihan pemanfaatan sistem informasi desa, termasuk cara/teknik menganalisis data yang dihasilkan oleh sistem. Pelatihan pembuatan peraturan desa (Perdes) dan SK Kades yang mengatur tata kelola sumber daya desa.

Read More
Tujuan Website Desa

a) Publikasi keberadaan Desa ke seluruh Indonesia bahkan Dunia b) Menginformasikan profil dan seluruh potensi Desa c) Mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai Desa, sebagai bentuk keterbukaan informasi publik d) memberikan dan mendapatkan informasi dengan cepat tanpa hambatan, dalam rangkaian percepatan pembangunan desa. e) Program-program Desa, Foto-foto kegiatan desa, Video pun dapat diakses di seluruh […]

Read More

Dasar Hukum

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kewenangan besar pada desa dalam bentuk wewenang berdasar hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa (Pasal 19). Untuk melaksanakan kewenangannya, pemerintah desa wajib memiliki Sistem Informasi Desa yang menjamin rencana dan pelaksanaan pembangunan desa dapat dipantau oleh masyarakat desa (Pasal 82-86). Terkait dengan pemanfaatan Teknologi Informasi […]

Read More

Website Desa Gratis

UU No 6 Tahun 2014 telah memberikan kewenangan besar pada desa dalam bentuk wewenang berdasar hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa (Pasal 19). Untuk melaksanakan kewenangannya, pemerintah desa wajib memiliki Sistem Informasi Desa yang menjamin rencana dan pelaksanaan pembangunan desa dapat dipantau oleh masyarakat desa (Pasal 82-86). Terkait dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi […]

Read More

Tentang Kita

Munculnya ide Desa Online berawal dari keinginan kita untuk bersama sama membangun desa secara mandiri dan saling membantu. Melalui informasi, sharing ide, diskusi online, hingga pelatihan dan pendampingan langsung kepada penggiat-penggiat pembangunan desa dalam hal kemampuan penguasaan teknologi informasi maupun ketrampilan lain yang berkaitan.

Didukung oleh tenaga-tenaga ahli yang langsung terjun di lapangan serta para praktisi yang telah berpengalaman langsung dalam dunia pedesaan. Dukungan semangat membangun dan semangat mengejar ketertinggalan dengan daerah lain yang lebih maju, mendorong semua pihak untuk terus bekerja dan berlatih mengasah otak dan ide-ide baru untuk penerapan yang lebih kongkret dan berguna langsung bagi masyarakat desa.

…Moto Kami:

Semua pasti bisa…..¬†Menyebarkan ilmu dengan menuliskannya, akan membuat ilmu akan abadi selamanya. Komunitas akan memudahkan kita untuk terus berkembang lebih baik bersama-sama.

Selamat berkarya di desaonline.web.id. Have fun!

Website Desa Gratis

UU No 6 Tahun 2014 telah memberikan kewenangan besar pada desa dalam bentuk wewenang berdasar hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa (Pasal 19). Untuk melaksanakan kewenangannya, pemerintah desa wajib memiliki Sistem Informasi Desa yang menjamin rencana dan pelaksanaan pembangunan desa dapat dipantau oleh masyarakat desa (Pasal 82-86). Terkait dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi […]

Read More »